yurisdiksi universal. 11 Berdasarkan prinsip itu, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk menuntut para. yurisdiksi universal

Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Yurisdiksi Universal melewati batas kedaulatan negara yang secara historis memiliki basis yurisdiksi kriminal secara nasional. UIR Law Review Volume 02, Nomor 01, April 2018 289IMPLEMENTASI PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN; of 11 /11. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum internasional mengenai penerapan yurisdiksi dalam kasus perompakan di laut lepas dengan menganalisa kasus Kapal Sinar Kudus MV. Pembajakan laut tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prinsip yurisdiksi universal dapat digunakan oleh suatu negara dalam memberantas piracy ini, hal tersebut telah ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan Indonesia telah meratifikasinya. Walaupun dengan sangat terbatas, azas ini juga dianut didalam undang- undang pidana Indonesia, yaitu seperti yang terdapat antara lain dalam pasal. Yurisdiksi ini muncul bila seseorang melakukan tindakan yang termasuk kategori musuh setiap umat manusia. ICC dirancang untuk membantu sistem yudisial. teritorial atau universal. 2. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Yurisdiksi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Jurisdiktion” yang dikutip atau diadopsi dari bahasa Latin yaitu Yurisdiktio. Pemberlakuan yurisdiksi ini bertujuan untuk melindungi warga negara tersebut dari tindakan pihak asing. Tidak lagi digunakan dua teori klasik (monisme atau dualisme) untuk menjelaskan pola hubungan antara keduanya. kepala negara atau pemerintah X perwakilan diplomatik. Prinsip Yurisdiksi Universal. Yurisdiksi ini muncul bila seseorang melakukan tindakan yang termasuk kategori musuh setiap umat manusia. nasionalitas aktif dan b. Yurisdiksi suatu negara sebagaimana kita ketahui selama ini, dapat dikembangkan dan dipergunakan di dunia tanpa batas. 99 dalam menekan perompakan di laut lepas atau di tempat lain di luar yurisdiksi setiap. Berdasarkan prinsip universal, suatu negara dapat melakukan yurisdiksi atas perbuatan pidana yang melanggar kepentingan masyarakat internasional. Misalnya, seorang warga negara Indonesia mendapat perlakuan buruk yang melanggar hukum dari aparat pemerintah negara lain. Eko Budi Prabowo. 16 Berdasarkan dalam yurisdiksi universal ini, jika ditinjau dari hukum internasional, berarti bahwa setiap negara berhak, berkuasa, ataupun berwewenang mengadili si pelakunya, tanpa memandang siapapun pelakunya atau siapapun para korbannya, juga tanpa memandang tempat dimana peristiwa itu terjadi, serta kapan saja terjadinya. id Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ABSTRACT This study aims to analyze the relevance of the approach of universal jurisdiction in law enforcement against the crime of modern pirates. Hukum Internasional dan pengakuan; yurisdiksi dan ekstradisi. Di Indonesia, kasus pornografi dapat dijerat pidana, tetapi di negara lain seperti Amerika Serikat, hal itu bukan delik pidana jika tak melibatkan anak-anak. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penerapan yurisdiksi universal penegakan hukum tindakan pembajakan kapal “Safmarine Asia”. Kak Rizky, Bang Sigit, Bang Dimas Estu, Kak Habibie, Kak Yara, Kak Hafizha, Kak Husen selaku abang dan kakak bagi penulis yang selaluDikenal dengan prinsip yurisdiksi universal untuk memberantas pembajakan ini, pembajakan ini dikukuhkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) pada tahun 1982 dan diratifikasi oleh Undang-Undang No. Meskipun demikian, negara-negara lain yang ingin menuntut Yurisdiksi dalam menegakkan piracy yang diakui dalam hukum internasional adalah yurisdiksi universal. Pasal 2 Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga. 8. Persoalan kedaulatan dan hubungan internasional tidak menghalangi Indonesia untuk melaksanakan yurisdiksi universal. Kekosongan hokum dapat diatasi dengan diberikannya wewenang oleh hokum internasional kepada setiap Negara untuk melaksanakan. Setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang dapat mengancam masyarakat internasional. Asas yurisdiksi universal ini Padahal dalam DUHAM pada The ar ticle 14 of the Universal Declaration of. 40 Dian Khoreanita Pratiwi, Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal. 15 Ibid, hlm. Bahkan 2 Michael Scharf and Mistale Taylor, “A Contemporary Approach to the Oldest International Crime”, Utrecht Journal Of International and 5. Tidak semata-mata berkaitan dengan tempat, waktu maupun pelaku dari peristiwa hukum tersebut, melainkan berdasar pada corak dan sifatnya sendiri. 10. Yurisdiksi Universal Yurisdiksi universal adalah yurisdiksi dimana setiap negara dimungkinkan untuk memiliki kewenangan atas kejahatan yang semata-mata karena sifat dari kejahatan tersebut tanpa memperhatikan apakah terdapat hubungan antara yurisdiksi territorial dan personal dari kejahatan tersebut 61 c. contoh kasus : WNA bila. kejahatan internasional. Doktrin ini dimaksudkan agar pengadilan nasional negara tertentu bisa mengadili kasus kejahatan berat atau kejahatan serius berdasarkan hukum internasional. Persoalan kedaulatan dan hubungan internasional tidak menghalangi Indonesia untuk. Prinsip yurisdiksi universal dapat digunakan oleh suatu negara dalam memberantas piracy ini, hal tersebut telah ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan Indonesia telah meratifikasinya. dalam yurisdiksi universal. ataupun bisa mengeksplorasi, melakukan . Penyebab Sengketa Internasional dan Contoh Kasusnya. Kejahatan internasional yang umum diakui, misal: kejahatan bajak laut “jure gentium”, dan penjahat perang. Editor. Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. This case is handled by The Universal StateNegara tidak akan menjalankan yurisdiksi atas peristiwa, orang dan benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara tersebut (Starke, 1989). 4. Dalam hukum nasional, yurisdiksi universal Keywords: Principles of Jurisdiction, Universal, Pirate, Indonesia Abstrak Hukum internasional telah membuat pengaturan mengenai piracy sedangkan untuk sea/armed robbery merupakan kewenangan masing-masing negara untuk mengaturnya. (2019). A. Corruption case is as part of transnational crimes that cannot be underestimated. Akan tetapi, harus diingat bahwa di lapangan hukum perdata, hak imunitas ini tidak dapat berlaku mutlak. G. 11 Desember, Gambia memaparkan kasusnya di ICJ dengan menunjuk. Internasional, Teritorial, Personal, Perlindungan, Universal. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu segera menyelesaikan kasus ini dengan mengadili para pelakunya atau. Yurisdiksi juga merupakan suatu bentuk. persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama. cit. Yurisdiksi universal. Dua di antaranya seperti kasus mantan pemimpin diktator Spanyol Francisco Franco dan gerakan Falun Gong di Cina. Penjelasan lengkap mengenai definisi penyiksaan dapat Anda temukan dalam Pasal 1 Convention Against Torture 1984. Penerapan yurisdiksi universal untuk menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kasus. Pengertian yurisdiksi universal dapat Anda temukan pada Batas Zona Maritim dan Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional. Namun penulis tctap bertekad dan mcmberanikan diri untuk memulainya: Sebab,Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi yurisdiksi universal suatu negara dalam menanggulangi kejahatan perompakan laut di Indonesia dan upaya pencegahan yang diterapkan oleh pemerintah dalam perlindungan terhadap kapal berbendera Indonesia yang berada di wilayah perairan asing yang rawan. Lihat Foto. TUANKOTTA, 031141082 (2013) KONFLIK YURISDIKSI DALAM SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK. 3. penuntutan terhadap orang yang diduga . Jurnal Selat. Dalam suatu negara, organisasi internasional. 3. . Berdasarkan Prinsip Universal. kewenangan yurisdiksi universal bagi negara-negara asing untuk memasuki perairan Somalia untuk melakukan upaya menekan praktik pembajakan di laut dalam kawasan. Yurisdiksi Universal (Sandungan Diplomasi RI) Hendra Fadli - Opini PEMBATALAN keberangkatan Presiden SBY ke Belanda menjadi berita terpopuler dalam minggu ini. Mahkamah Konstitusi menilai yurisdiksi universal tidak bersifat absolut, tetapi harus diseimbangkan dengan kewajiban internasional dan kepentingan nasional suatu negara. 295. Berbeda dengan model yurisdiksi lainnya. Buku ini secara ringkas membahas keterjalinan hukum nasional Indonesia dengan Hukum Internasional. 15 Ibid, hlm. Apabila Dikaitkan dengan kasus Pinnochet maka Asas Yurisdiksi Universal dapat dinyatakan berlaku terbatas, karena asas tersebut tidak bisa menyentuh terhadap pelaku. Walaupun dengan sangat terbatas, azas ini juga dianut didalam undang- undang pidana Indonesia, yaitu seperti yang terdapat antara lain dalam pasal. empat yurisdiksi pada ICC yaitu : (Parthiana, 2015:33) 12. Yurisdiksi yang dianut sama dengan hukum laut internasional yakni yurisdiksi negara bendera. 5 No. 40 Dian Khoreanita Pratiwi, Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal. Artikel ini berpendapat bahwa asas tersebut perlu diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum. Permohonan mengenai hak reproduksi atau penerjemahan dapat diajukan ke ILODian Khoreanita Pratiwi. Berlakunya yurisdiksi universal atas penjahat perang diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perbaikan keadaan mereka yang luka,sakit dan korban karam,tawanan perang dan perlindungan penduduk sipil. Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia Dasar-dasar utama bagi suatu negara untuk mengklaim yurisdiksi adalah dengan mendasarkan pada alasan wilayah dan kebangsaan. Menurut Diplomat senior itu yuridiksi universal merupakan kewenangan negara menerapkan yurisdiksi hukum pidananya secara ekstrateritorial terhadap kejahatan tertentu yang oleh masyarakat dunia anggap sebagai musuh bersama umat manusia (public enemy). 13 Prinsip universal pertama kali muncul pada abad ke-17 dalam kaitannya dengan pembajakan di laut lepas. Tujuan utama permohonan itu adalah mendorong penerapan ”yurisdiksi universal” (YU) di Indonesia. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat dimana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Tanpa melihat dimana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Para penggugat mendasarkan gugatannya pada UU Belgia tahun 1993 yang mengakui yurisdiksi universal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan yurisdiksi hukum negara Indonesia terhadap pembajakan kapal yang dilakukan di perairan laut Indonesia. Dihimpun dari berbagai sumber, dalam hukum pidana di Indonesia asas teritorial diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yurisdiksi universal adalah yurisdiksi yang bersifat unik dengan beberapa 11 cirri menonjol sebagai berikut: a. Pada minggu yang sama, kasus ketiga diajukan oleh kelompok hak asasi manusia di Argentina berdasarkan prinsip yurisdiksi universal. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. ” Jurnal Selat 5, no. 13 Imre Anthony Csabafi, The Concept of State Jurisdiction in International Space Law, Martinus Nijhoff, The Hague, 1971, hal. Contoh lain, Israel di tahun 1972 membuat peraturan perundangan yang memberikan yurisdiksi kepada pengadilan Israel untuk mengadili setiap orang yang melakukan kejahatan di luar negeri yang mengancam keamanan, ekonomi, transportasi. Hakikat yurisdiksi universal berbeda dengan yurisdiksi yang lain karena tidak memerlukan titik pertautan antara Negara yang melaksanakan yurisdiksinya dengan pelaku, korban, dan tindak pidana itu sendiri. 3. Universal. Konvensi Laut Lepas, yang ditandatangani pada tahun 1958 dan. Namun. Yurisdiksi Universal 4. Lihat selengkapnyakonflik yurisdiksi. 1 (2014): 18–32. 3. Yurisdiksi Universal merupakan sebuah doktrin baru dalam lingkup hukum pidana internasional. 99 dalam menekan perompakan di laut lepas atau di tempat lain di luar yurisdiksi setiap. berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Yurisdiksi universal terhadap perompak telah diterima cukup lama oleh hukum internasional. Recently we heard a strong reaction from Indonesian Government about the indictment of General Wiranto and seven other. Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia Dasar-dasar utama bagi suatu negara untuk mengklaim yurisdiksi adalah dengan mendasarkan pada alasan wilayah dan kebangsaan. Permohonan pengujian Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang diajukan beberapa pegiat hak asasi manusia di Mahkamah Konstitusi telah menjadi perhatian banyak pihak di dalam maupun luar negeri. Prinsip Universal. 12. Perpanjangan yurisdiksi universal ini termasuk terhadap piracy dalam hukum internasional secara substansi memberikan kontribusi dalam memerangi momok ini. Frase “setiap negara” mengarah hanya pada negara yang merasa bertanggung jawab untuk turut serta secara aktif menyelamatkan masyarakat internasional dari. sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada. secara universal berfungsi menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak hidup, keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan, kesejahteraan dan hak untuk. Pengaturan terhadap pembajakan kapal diatur di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Its mere relevance is related to treaty since this principle determines that agreed stipulations concluded among parties become legally binding and cause rights and duties to be fulfilled in good faith manner. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Undang-Undang ini memiliki. Pada 12 Februari 2003 Supreme Court Belgia memutuskan bahwa perkara Ariel Sharon dapat diteruskan untuk diadili di pengadilan Belgia segera setelah ia tak lagi menjabat PM Israel. 1 (2014): 18–32. Tindakan itu berpadanan dengan konsep “ Actio Popularis ” yang terdapatPengadilan Argentina telah banyak menangani kasus-kasus yurisdiksi universal. 14 Ibid, hlm. Yurisdiksi Universal Yurisdiks universal atau persamaan, setiap negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam usaha memelihara keamanan dan ketertiban dunia negara-negara lain. Universal jurisdiction has long been in law enforcement against piracy. Hukum Internasional memberikan kewenangan melalui Pasal 101 Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau Menurut asas subsider, yurisdiksi universal hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Hukum Internasional dan pengakuan; yurisdiksi dan ekstradisi. Menurut Mahkamah, yurisdiksi universal bukanlah sesuatu yang bersifat absolut, tetapi harus diseimbangkan dengan kewajiban internasional dan juga kepentingan-kepentingan lainnya dari suatu negara, sehingga suatu negara dapat menolak melaksanakan yurisdiksi universal apabila tidak dimungkinkan oleh dinamika politik,. 14 Ibid, hlm. Meskipun demikian, kutipan-kutipan singkat dari publikasi tersebut dapat diproduksi ulang tanpa izin, selama terdapat keterangan mengenai sumbernya. id: IOS2118. This cyber crimes commited by 42 Chinese Nationalty in Balikpapan, the cyber crimes committed by them are illegal access and online fraud. 7 4. 3. Prinsip yurisdiksi universal ini diberikan terhadap setiap negara guna menindaklanjuti kejahatan internasional, salah satunya adalah kejahatan perompakan atau pembajakan yang terjadi di laut lepas. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. “Penindakan Terhadap Perompakan di Selat Malaka oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Somalia memiliki yurisdiksi territorial dan yurisdiksi nasionalitas aktif, sedangkan Amerika Serikat memiliki yurisdiksi ekstrateritorial dan yurisdiksi nasionalitas pasif dalam kasus pembajakan kapal Maersk alabama. Suatu tindak pidana yang tunduk pada yurisdiksi universal adalah tindak pidana yang berada dibawah yurisdiksi semua negara dimana pun tindakan itu dilakukan. Ekstradisi 4. Yurisdiksi universal . Yurisdiksi Personal Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya dimana pun juga. Sebaiknya adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Setiap Negara berhak untuk melaksanakan yurisdiksi universal. Yurisdiksi Universal. Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium. Konsep yurisdiksi universal berlaku untuk menuntut kejahatan pembajakan dalam skala kejahatan internasional. Buku ini merupakan buku mengenai penerapan Yurisdiksi Universal bertujuan untuk menilai pelaksanaan Yurisdiksi Universal dalam kedaulatan nasional negara-negara. 6 Pembajakan merupakan tindak pidana pertama yang tunduk dalam yurisdiksi universal. 3. Mulya Sarmono dari LBH Pers juga menyampaikan bahwa dalam persidangan kita menghadirkan ahli yang menyatakan penerapan yurisdiksi universal di beberapa negara tidak. 3. Asas Universal Asas Teritorial, menentukan bahwa negara dapat menjalankan yurisdiksi atas hukumnya terhadap setiap individu dan badan hukum yang berada di Wilayah teritorialnya tanpa melihat status kewarganegaraan individu ataupun badan hukum (teritorialnya meliputi darat laut dan udara). Tidak ada imunitas fungsional yang dinikmati pelaku yang merupakan agen negara, baik de jure maupun de. Prinsip Universal. Yurisdiksi universal adalah konsep hukum yang mengizinkan negara atau organisasi internasional untuk mengklaim yurisdiksi tanpa memandang tempat kejadian perkara dan tanpa memandang kewarganegaraan tersangka, tempat tinggalnya, atau hubungannya dengan penuntut. Laode M. Sebab itu, suatu negara dapat menolak yurisdiksi universal jika dinamika politik, sosial, dan ekonomi global tidak memungkinkan atau kebutuhan dan kepentingan lainnya. Sarif dkk, Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan, Jakarta : Kemitraan Partnership, Cet-2, 2012. 4. 1 Januari - April 2014 yurisdiksi Internasional Penanggulangan. Mahkamah Pidana Internasional bahasa Inggris : International Criminal Court, ICC atau ICCt bahasa Prancis : Cour pénale internationale, CPI) merupakan sebuah pengadilan permanen untuk menuntut individual atas tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk. Yurisdiksi terdiri dari kekuatan yang dimiliki oleh Negara secara. Salah satu negara yang mengakui adanya yurisdiksi universal dalam hukum positifnya adalah Belgia sebagaimana diuraikan dalam artikel Yurisdiksi Universal dan Pengadilan Penjahat Kemanusiaan . Dewasa ini, para hakim sangat kritis atas keikutsertaan pemerintah dalam penangkapan lintas negara yang mengakibatkan pelanggaran hukum. Abstraksi. PRINSIP UNIVERSAL Negara dapat melakukan yurisdiksi perbuatan pidana yang melanggar kepentingan masyarakat internasional. As a state of law, all law enforcement processes in Indonesia are limited by sovereignty for trans-border crimes that one of them is corruption. yurisdiksi yang mengganggu hubungan internasional antarnegara yang berkepentingan. Pembajakan adalah kejahatan serius, kejahatan (klasik) hukum kebiasaan internasional dan kejahatan (asli) yurisdiksi universal (Kontorovich, 2004). SKRIPSI .