asas pidana. Kata Kunci : Penarapan; Asas Keadilan; Kepastian Hukum; Kemanfaatan; Tindak. asas pidana

KOMPAS. 18. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan dengan Lisan; Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk UmumDitinjau dari substansinya maka hukum pidana internasional itu sendiri menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hokum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional [2]. [4] Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. Asas Kepastian Hukum Dalam Penerapan Hukum Pidana 2. 24 Terdapat beberapa macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku yang dikarang oleh para pakar hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. 204. Asas ini mengandung arti bahwa semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama dimata hukum tidak ada perbedaan apapun. Dream – Kehadiran Islam telah membawa ajaran-ajaran yang baik untuk manusia dengan tujuan kemaslahatan umat. Asas teritorialitas juga diatur di dalam ketentuan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (2008:13) yang menyatakan bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan perundang - undangan pidana Indonesia juga berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melakukan tindak pidana di dalam kapal atau pesawat udara milik Indonesia. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Asas ini lahir sejak berlakunya HIR. Permasalahan Hukum di Indonesia. Pertama, asas hukum pidana menurut waktu. A. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat. 000. Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama "Het Herziene Inlandsch Reglement" atau H. Sejarah dan Landasan Filsafati Asas Legalitas B. Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, hlm. Jakarta: Bina Aksara, 1978, hal. Pendahuluan 1. Rp45. Dalam hukum pidana, asas Nebis In Idem seringkali dipergunakan dalam dasar eksepsi persidangan oleh terdakwa. Oleh karena itu, pemahaman dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip perlindungan anak. [Rujukan?] Jika, setelah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam hukum hukum, maka yang digunakan adalah aturan. 56-57. Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya kitab undang-undang hukum pidana. Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (bahasa Belanda: Strafrecht) adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang. 2. berlaku asas tanpa kesalahan, tak mungkin dipidana, Arrest Susu H. 2 • Sebutannya adalah hukum pidana militer, bukan hukum pidana tentara seperti yang ”diperbolehkan” oleh pasal 1 UU No. Asas perlindungan ini diperluas berlakunya oleh Pasal 3 UU No 7/drt/1955 tentang Tidak Pidana Ekonomi yang menyatakan bahwa “Barang siapa turut melakukan suatu tindak pidana ekonomi yang dilakukan di dalam daerah hukum RI dapat dihukum pidana, dan juga turut melakukan tindak pidana ekonomi di laur negeri” 7. H. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), hal 3. 17 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta, hlm. Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri. Op. Pengertian asas legalitas adalah suatu perbuatan. Menurut Prof. 1 4 Moelyatno. Sejarah dan Asas Hukum Pidana Oleh : Muhtar Said 1. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Edward O. Azas-azas Hukum Pidana. Sifat Melawan hukum Khususasas inkuisitur (inquisitoir) yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan. 208. Menetapkan perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan dan juga memberikan hukuman pidana atau sanksi bagi orang yang melanggar ketetapan tersebut. RefikaAjaran strict liability hanya dipergunakan untuk tindak pidana ringan (regulatory offences) yang hanya mengancam pidana denda, seperti pada kebanyakan public welfare. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Hukum Pidana 1. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana[1] Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Kata Kunci : Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Kanter dan S. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of. Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat. Y Kanter dan SR . Asas equality before the law (asas persamaan di muka hukum) Maksudnya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orangasas tiada pidana tanpa kesalahan asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) pasal 6 ayat (2) uu no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang. Sering juga dipakai istilah latin: “Nullum crimen sine lege stricta, yang dalam bahasa. Asas Mengenai Hukum Pidana. 25. 10 Sudarsono, Kamus Hukum , (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 92. Buku ini merupakan inti dari pembahasan hukum pidana, yakni tentang. Inilah landasan dasar pelaksanaan asas legalitas hukum pidana. Asas legalitas dalam KUHP lama diatur di dalam Pasal 1 berkaitan dengan asas lex temporis delicti yaitu undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi. 20 . Pengertian asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut menurut Moeljatno juga mempunyai arti bahwa perbuatan seseorang harus diadili menurut aturan yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukanDalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidananya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidananya perbuatan/tindakan. 1994. S Hiariej mengungkapkan pengalamannya berjam-jam menunggu persidangan ketika diminta sebagai saksi ahli dalam suatu perkara. D. Asas-asas hukum Islam. Asas-Asas Hukum Pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika 5 Ridwan H. Asas-Asas Hukum Acara Pidana 9 F. Asas ini tersirat didalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian :ASAS-ASAS HUKUM. Dalam arti lain, asas adalah kebenaran yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau berpendapat. Pengertian tindak pidana. Asas Legalitas Asas legalitas dirumuskan dalam bahasa latin: “nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”, yang berarti “tidak ada delik. 2, No. Jakarta -. Ulasan Lengkap Sebenarnya yang menjadi asas adalah non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas Praduga Tak Bersalah (presumption of innocence) Asas ini menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai. Sebagaimana dikutip dari Loebby Loqman, Makalah: Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia, disampaikan pada Seminar Tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN dan Depkumham bekerja sama denganpembuat tindak pidana (daader) oleh negara. Acara Pidana, seperti asas-asas yang dimiliki oleh Hukum Acara Pidana itu sendiri, kewajiban dan kewenangan yang penyelidik miliki serta batas-batas kewenagannya oleh sebab itu pembentuk undang-undang secara tegas telah memberikan apa saja yang menjadi kewenangan penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 KUHAP. Bahwa pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum di tempat ia melakukan kejahatan. Hukum perdata berisi aturan-aturan yang mengatur mengenai tingkah laku setiap orang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. nondiskriminasi; d. Pengertian yang pertama, bahwa harus ada aturan undang-undang jadi aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, itu jelas tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, di mana dalam teks Belanda disebutkan. emmelink, Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. Ada beberapa asas dalam lapangan hukum pidana yang menjadi dasar pemahaman mengenai hukum pidana, adapun asas-asas hukum pidana tersebut di. [5] Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu : [6] 1. , dan dipublikasikan pertama kali pada Kamis, 30 Maret 2017. Sedangkan asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional yang khusus sifatnya adalah: Aut dedere aut punere; Aut dedere aut judicare; Par in parem in hebet imperium. com. Masih mengenai Pasal 2 KUHP, R. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan pasal Pasal 11 ayat (6) PKPU. Asas ini pada mulanya diperkenalkan oleh Anselm von Feuerbach, seorang pakar hukum pidana Jerman yang merumuskan asas legalitas dengan mantap dalam bahasa latin: 1). HUKUM PIDANA PENGANTAR HUKUM INDONESIA Disajikan oleh : Amelia Sri Kusuma 1 Dewi, S. Hubungan Hukum Acara Pidana dengan Hukum Pidana Materiil 20 H. PENDAHULUANPenjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. 155 4. Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas pidana yang dilakukan. Dalam buku Hukum Acara Pidana (2018) oleh H Suyanto, pengertian hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:Maka Indonesia menganut asas wilayah atau asas teritorialitas, yang artinya setiap orang yang melakukan delik atau tindak pidana di Indonesia, harus tunduk pada hukum pidana yang berlaku di Indonesia. 13 Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya. Wirjono Prodjodikoro, S. PB - Rajawali Pers. sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana. Asas legalitas ini tertuang. Namun, asas legalitas bukan berarti bahwa semua tindakan kriminal harus diatur dengan sangat detail dalam hukum. Pertimbangan hukum. 15 Pemidanaan merupakan salah satu bagian dari sarana mencapai tujuan hukum. 3. 2 SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia di Indonesia dan Penerapannya,Tujuan asas legalitas adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, prinsip pemerintahan yang berdasarkan peraturan ini pun semakin dipertegas dan diperketat dengan dianutnya asas legalitas yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa ^Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecualidisebut ketentuan tentang ―asas legalitas‖. Untuk pertemuan ke-5 ini hanya membahas: Asas Pidana Dan Asas Perdata, (Mohammad Daud Ali, 2014: 130-141), sebagai berikut: 2. 45. Tujuan hukum pidana : Jawab : a. Asas-Asas Hukum Pidana / Andi Hamzah. Asas terbuka untuk umum adalah sidang pemeriksaan perkara pidana harus terbuka untuk umum, kecuali diatur oleh undang-undang dalam perkara tertentu, misalnya pada perkara kesusilaan dimana sidang tertutup untuk umum tapi pembacaan putusan pengadilan tetap harus dilakukan dalam sidang yang. 26 S. 207. 1982. Secara historis asas legalitas pertama kali digagas oleh Anselm van Voirbacht dan penerapannya di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana. 160. bertanggungjawab. Andi Hamzah dalam Hukum Acara Pidana Indonesia menerangkan bahwa ada 9 asas-asas hukum acara pidana dalam KUHAP. Adapun contoh dari golongan hukum pidana ini adalah melarikan perempuan, yang diatur dalam. Tujuan utama mempelajari hukum pidana adalah: 1. 4Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, h. Pengertian Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak. R. Hal ini terbukti dengan terdapatnya asas ini dalam . penelitian yang berjudul “Urgensi Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Impikasinya dalam Penegakan Hukum” dapat kami selesaikan. 8 Harefa, B. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Makna asas legalitas yang dikemukan oleh Enschede ini sama dengan makna legalitas yang dikemukan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya (Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Bandung:2003, hal. Dr. Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1978, hal. “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXIX Buku Kedua dan Bab IX buku ketiga, begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai. Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan. Dalam asas ini, yang menjadi fokus utama adalah tempat atau wilayah terjadinya tindak pidana, bukan pada identitas orang yang. atau tiondak pidana itu dilakukan di Indonesia. 1, 2018; Luh Nila Winarni, Asas itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, DIH Jurnal Hukum, Vol. 3. Moeljatno, SH dalam bukunya Asas-asas hukum pidana edisi revisi. Abstrak: Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Kumpulan artikel tanya jawab seputar masalah hukum pidana, seperti pencurian, pemerkosaan, penggelapan, penipuan, pelanggaran lalu lintas, hingga korupsi. Asas-asas Hukum Acara Pidana. Asas teritorial ini kemudian diperluas kembali oleh Pasal 3 KUHP:. Seorang tokoh bernama Schaffmeister mengemukakan 3 Asas yang. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. Asas-asas yang terdapat dalam Hukum Pidana, yaitu : 1. 9. Sembilan asas hukum acara pidana yang dimaksud, antara lain asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan; asas praduga tidak bersalah; asas oportunitas; asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum; asas. 3. Sehingga semua tindak pidana yang dilakukan anak akan dijerat dan diproses dengan menggunakan ketentuan UU 11/2012 dan bukan UU 3/1997. Selain itu,. Strict Liability dalam Hukum Pidana Inggris d. shmh@yahoo. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Anak yang diduga ataupun sebagai pelaku tindak pidana, penanganannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat 2 BAB IV RUANG LINGKUP KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM PIDANA A. Defenisi Asas Legalitas C. Sianturi . Di surat undangan tertulis waktu sidang pukul. 36-37), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian adalah tindak pidana formal. Cit. Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor:157/Pid. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ; 2. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP. pelaku kekuasaan kehakiman disertai dengan asas-asas hingga pengangkatan para hakimnya. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakan bahwa beliau memisahkan antara. Rukun Kias. b) Asas Raful Qalam yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan. Hal. Asas-asas Hukum Pidana. b. Terdapat 8 (delapan) pokok bahasan yakni : 1) Percobaan (poging); 2) Penyertaan (deelneming) ; 3) Pembantuan (Medeplightigheid); 4) Perbarengan (samenloop) ; 5) Recidive; 6) DelikA. ANALISIS PENERAPAN ASAS-ASAS PERADILAN DALAM PERSIDANGAN ONLINE TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA PANDEMI (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Dengan Nomor Perkara 26/Pid. Asas Teritorial atau Asas Wilayah Asas teritorial mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Ini berarti terdapat sifat dan. PY - 2023. Ketentuan ini disebut dengan asas ne bis in idem sebagaimana terkandung di dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 6 Pasal 49 ayat (1). Kata Kunci: Asas Legalitas, Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam MENGGALI MAKNA ASAS LEGALITAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA Ach. Adapun Asas-asas yaitu:11 1) Perlakuan yang sama atas diri setiap. Paragraf 4 Asas Nasional Aktif Pasal 8 (1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 129). Dalam penyusunan penlitian ini tentu banyak pihak yang membantu. n b. 131 . Asas-Asas Hukum Acara Pidana. acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berbagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Prinsip-prinsip seperti praduga tak bersalah, hak atas pembelaan yang adil, dan perlakuan yang manusiawi harus dihormati selama seluruh proses pidana. R. Sebagaimana dikutip dari Loebby Loqman, Makalah: Perkembangan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia, disampaikan pada Seminar Tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN dan Depkumham bekerja sama denganAsas-asas Hukum Acara Pidana. Harga BUKU ASAS - ASAS HUKUM PIDANA - TOPO SANTOSO Dilengkapi Dengan Kuhp na. Sanksi yang diancamkan maksimal setara denda kategori II (Rp10 juta). Dari segi isi, hukum perdata mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan. Barda Nawawi 1990. pidana peringatan dalam pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaiamana yang terdapat di dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-. Ketersediaan. Selain itu, pengaturan Perma Nomor 13 Tahun 2016 seharusnya ditingkatkan dalam Undang-Undang sebagaimana ada dalam Rancangan KUHP. • Asas teritorial (pasal 2 KUHP) “Aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setap orang yang melakukan6. Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Asas Teritorialitas (teritorialitets beginsel) 2. Namun hak-hak ini tentu gugur dengan sendirinya jika masa penuntutan terhadap tindak pidana tersebut telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas). Apabila perbuatan pidana dilakukan di dalam wilayah darat, laut, udara Indonesia maka KUHP juga. co. 1 Latar Belakang Asas legalitas dalam hukum merupakan asas yang sangat fundamental. 169 6Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2008, hlm.